Judul Tesis Hukum dan Notariat [T-HUK]:

No.	Judul	Kode
1.	Closed Doors, Open Windows: Legal Status in the Lives of Undocumented Youth	T-HUK-1
2.	Kejahatan Korporasi dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas Incorporated	T-HUK-2
3.	Implikasi Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/Phpu.Dvi/ 2008 tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan)	T-HUK-3
4.	Pembentukan Peraturan Hukum Daerah yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah	T-HUK-4
5.	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong	T-HUK-5
6.	Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Cara Mediasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta	T-HUK-6
7.	Perbandingan Hukum Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Kredit dengan Sistem Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah	T-HUK-7
8.	Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta	T-HUK-8
9.	Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn	T-HUK-9
10.	Perlindungan Hukum terhadap traditional knowledge di Madura	T-HUK-10
11.	Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden	T-HUK-11
12.	When Law, Football and Broadcasting Collide A Legal Perspective on the interplay between Football and Broadcasting	T-HUK-12
13.	Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia	T-HUK-13
14.	Tanggung Jawab Developer sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Bidang Perumahan di Kabupaten Pati	T-HUK-14
15.	Perlindungan Hukum terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional	T-HUK-15
16.	Konsep Batas Wilayah Laut Antar Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai Upaya Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir	T-HUK-16
17.	Minors’ Awareness about the New Abortion Law and Access to Safe Abortion Services in Ethiopia: the Case of Marie Stopes International Ethiopia Centers in Addis Ababa	T-HUK-17
18.	Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/PRP/1960	T-HUK-18
19.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi terhadap Anak Nakal	T-HUK-19
20.	Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah	T-HUK-20
21.	Perlindungan Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah di Kota Semarang sebagai Warisan Budaya Bangsa	T-HUK-21
22.	Akta Perdamaian di Luar Pengadilan dan Pelaksanaannya	T-HUK-22
23.	Upaya Penyelesaian Hukum terhadap Sertifikat Ganda (Studi terhadap Putusan No. 5/G/TUN/2001/PTUN.Smg jo Putusan No. 109/B/TUN/2001/PT.TUN.Sby jo Putusan No. 225 k/TUN/2002) di Kantor Pertanahan	T-HUK-23
24.	Tinjauan Yuridis terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)	T-HUK-24
25.	Peran Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah “Absentee/Guntai” di Kabupaten Banyumas	T-HUK-25
26.	Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga	T-HUK-26
27.	Tanggung jawab Developer dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli	T-HUK-27
28.	Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia	T-HUK-28
29.	Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan	T-HUK-29
30.	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi e-commerce	T-HUK-30
31.	Analisis Hukum terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahliwarisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan)	T-HUK-31
32.	Hak Konsumen untuk Mendapat Perlindungan Hukum dalam Industri Perumahan di Kota Tangerang	T-HUK-32
33.	Perlindungan Hukum Haki dalam Perjanjian Waralaba	T-HUK-33
34.	Perlindungan Karya Cipta Kebaya sebagai Aset Nasional yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)	T-HUK-34
35.	Sistem Registrasi sebagai Alternatif dalam Memberikan Perlindungan Atas Pengetahuan Tradisional (Studi Kasus Sengketa Pengetahuan Tradisional antara Amerika Serikat dan India)	T-HUK-35
36.	Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian terhadap Hak Atas Tanah yang Terkena Proyek Pembangunan Water Front City di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	T-HUK-36
37.	Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang	T-HUK-37
38.	Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Hak Atas Tanah	T-HUK-38
39.	Perlindungan Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah di Kota Semarang sebagai Warisan Budaya Bangsa	T-HUK-39
40.	Perolehan Tanah “Titisara” untuk Penyediaan Kavling Siap Bangun Melalui Tukar Guling di Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon	T-HUK-40
41.	Tinjauan Yuridis Penguasaan Warga Atas Tanah Bekas Recht Van Opstal (RVO) dengan Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Tanah Bekas Recht van Opstal (RvO) Nomor 222 di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta)	T-HUK-41
42.	Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah	T-HUK-42
43.	Upaya Penyelesaian Hukum terhadap Sertifikat Ganda (Studi terhadap Putusan No. 5/G/TUN/2001/PTUN.Smg jo PUTUSAN No. 109/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY jo PUTUSAN No. 225 K/TUN/2002) di Kantor Pertanahan	T-HUK-43
44.	Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (Suatu Kajian Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)	T-HUK-44
45.	Peran Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah “Absentee/Guntai” di Kabupaten Banyumas	T-HUK-45
46.	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Kpr – BTN bagi Debitur Baru Melalui Alih Debitur pada  PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya	T-HUK-46
47.	Peranan Notaris di dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakui Menurut Kuhperdata	T-HUK-47
48.	Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga	T-HUK-48
49.	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan  Bermotor di Surakarta	T-HUK-49
50.	Tanggung Jawab Developer dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi pada  Apartemen Bellagio The Residence Mega Kuningan)	T-HUK-50
51.	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) pada  Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pontianak	T-HUK-51
52.	Perda Tata Ruang Kota Semarang dan Implementasinya (Studi Analisis Konsistensi dan Harmonisasinya dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup)	T-HUK-52
53.	Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 di Denpasar	T-HUK-53
54.	Penerapan Teknologi (Paten) pada  Pendistribusian Gas oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	T-HUK-54
55.	The Relationship Between Women’s Access To Justice And Development Papua New Guinea: a case study to link theory with reality	T-HUK-55
56.	Electronic Transport Documents And Shipping Practice Not Yet A Married Couple	T-HUK-56
57.	The Constitutional Right To Legal Representation During Disciplinary Hearings And Proceedings Before The CCMA	T-HUK-57
58.	Sertifikasi Uji Kompetensi sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia /Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKI / TKW PLRT)	T-HUK-58
59.	Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah)	T-HUK-59
60.	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten (Studi Kasus Putusan Nomor : 108/ PDT.G/ 1999/PN/ TNG)	T-HUK-60
61.	Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Denpasar Provinsi Bali	T-HUK-61
62.	Demon Rum, Devious Politics: the Lessons of Neal Dow’s Crusade for the Maine  Prohibition Law	T-HUK-62
63.	Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi antara Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Moewardi Surakarta dengan Pedagang Besar Farmasi	T-HUK-63
64.	Pelaksanaan Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Obyek Rumah Toko di Kota Tangerang	T-HUK-64
65.	Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang	T-HUK-65
66.	Permasalahan Hukum Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan di Kecamatan Sidomukti Salatiga	T-HUK-66
67.	Development Of An Environmental Law Curriculum For Kosovo Universities	T-HUK-67
68.	Implementasi Good Corporate Governance bagi Perusahaan Asuransi	T-HUK-68
69.	Pelaksanaan Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja	T-HUK-69
70.	Peranan Notaris dalam Proses Peradilan Kaitannya dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta	T-HUK-70
71.	Analisis Pengaturan tentang Wilayah Laut Daerah Kabupaten Batang dalam Rangka Mewujudkan Renstra Berdasarkan Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	T-HUK-71
72.	Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Karanganyar	T-HUK-72
73.	Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis pada  Kondisi Pasien dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang	T-HUK-73
74.	Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Semarang (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan – Mijen)	T-HUK-74
75.	Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. CABANG Semarang Pemuda	T-HUK-75
76.	Kebijakan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terpadu Kuala Mempawah di Kabupaten Pontianak	T-HUK-76
77.	Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Parate Eksekusi dengan Cara Penjualan di Bawah Tangan Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank  Niaga, Tbk Semarang	T-HUK-77
78.	Implementasi Peraturan Perundang – Undangan Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak	T-HUK-78
79.	Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia	T-HUK-79
80.	Pelaksanaan Pengawasan Fungsional dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja	T-HUK-80
81.	Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/PNSMG)	T-HUK-81
82.	Harmful Traditional Practices, (Male Circumcision And Virginity Testing Of Girls) And The Legal Rights Of Children	T-HUK-82
83.	Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	T-HUK-83
84.	Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik	T-HUK-84
85.	Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah (Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram)	T-HUK-85
86.	Perjanjian Tukar Menukar Tanah Gardu Induk (GI) Cikasungka antara PT. PLN (PERSERO) dengan PT. Yorkshire Indonesia (Studi Kasus Perkara NO. 58/Pdt.G/1995/PN.BB)	T-HUK-86
87.	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Konflik antara Suku Dayak dan Madura di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	T-HUK-87
88.	The Right to Freedom of Religion vis a vis Religious Intolerance in the New Millennium	T-HUK-88
89.	Technological Advances Leading to the Diminishing of Privacy Rights	T-HUK-89
90.	Beyond Racial Precedents: Loving v. Virginia as an Appropriate Legal Model and Strategy for Same-Sex Marriage Litigation	T-HUK-90
91.	Wanprestasi dalam Penggunaan Nominee pada  Perjanjian yang Dibuat di bawah Tangan Berkaitan dengan Kepemilikan Tanah di Bali	T-HUK-91
92.	Tindakan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang	T-HUK-92
93.	Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak	T-HUK-93
94.	Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rangka Mengawasi dan Mengamankan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Negara dari Sektor Pajak	T-HUK-94
95.	Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Muntilan)	T-HUK-95
96.	Implementasi UU No.41 Tahun 1999 terhadap Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan dan Menjaga Kelestarian Hutan (Studi Kasus Kph Banyumas Timur)	T-HUK-96 8
97.	Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam	T-HUK-97
98.	Analisis Yuridis Kontrak Dagang antara Perusahaan Farmasi dengan Distributor Obat-Obatan	T-HUK-98
99.	Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang	T-HUK-99
100.	Model Ideal Pelayanan Umum Kepada Masyarakat Studi Kasus Pelayanan Umum Kota Bukittinggi Sumatera Barat	T-HUK-100
101.	Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Pusat dalam Era Otonomi Daerah	T-HUK-101
102.	Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara	T-HUK-102
103.	Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer dalam Keadaan Pailit	T-HUK-103
104.	Trials and Tribunals: administrative justice after PAJA and New Clicks with particular reference to the financial services industry	T-HUK-104
105.	Ketaatan Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Secara Sporadik di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat	T-HUK-105
106.	Penataan Tanah Perkotaan dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) di Denpasar Utara - Bali	T-HUK-106
107.	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Delik Agama dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	T-HUK-107
108.	Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum Didalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi	T-HUK-108
109.	Kajian tentang Kerja Sama Pembiayaan dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus pada  Pembangunan Sentral Pasar Raya Padang)	T-HUK-109
110.	Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Karyawan pada Rumah Sakit Prof. Dr. Tabrani di Kota Pekanbaru	T-HUK-110
111.	Akibat Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Studi pada  Wilayah Cisarua Kabupaten Bogor)	T-HUK-111
112.	Penyelesaian Sengketa Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang	T-HUK-112
113.	Novasi Subyektif Pasif Karena Meninggalnya Debitur pada  PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Pemuda Semarang	T-HUK-113
114.	Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kota Semarang)	T-HUK-114
115.	Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana	T-HUK-115
116.	Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak di LPA Tangerang dan LPA Kutoarjo)	T-HUK-116
117.	Pergeseran Hukum Adat dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat	T-HUK-117
118.	Commercial Law Reform in Africa: a Means of Socio-economic Development, But for Whom? Perspective of Women Entrepreneurs in Benin	T-HUK-118
119.	Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi	T-HUK-119
120.	Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal	T-HUK-120
121.	Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Perkantoran yang di Kelola oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya	T-HUK-121
122.	Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945	T-HUK-122
123.	Tinjauan Hukum terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam	T-HUK-123
124.	Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demkoratis dalam Sistem Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	T-HUK-124
125.	Online Auctions - Process related Legal Problems	T-HUK-125
126.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional	T-HUK-126
127.	Sistem Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Kebijakan Penempatan Jabatan Struktural di Provinsi Sulawesi Utara	T-HUK-127
128.	Upaya Perlindungan Batik Lasem oleh Pemerintah Kabupaten Rembang	T-HUK-128
129.	Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Waralaba	T-HUK-129
130.	Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur	T-HUK-130
131.	Legal regulations of tip pooling and tip sharing in the United States hospitality industry	T-HUK-131
132.	Budaya Hukum Keraton Surakarta dalam Pengaturan Tanah Baluwarti sebagai Kawasan Cagar Budaya	T-HUK-132
133.	Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet	T-HUK-133
134.	Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Upaya Pembentukan Aparatur yang Bersih dan Berwibawa	T-HUK-134
135.	Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian	T-HUK-135
136.	Pengaruh Konstelasi Politik terhadap Sistem Presidensial Indonesia	T-HUK-136
137.	Peran dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang Dibuat Dihadapannya	T-HUK-137
138.	Sistem Bagi Hasil Tanah Bengkok di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil	T-HUK-138
139.	Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia	T-HUK-139
140.	Kebijakan Legislatif dalam Rangka Perlindungan Ideologi dan Konstitusi Negara dengan Hukum Pidana	T-HUK-140
141.	Pelaksanaan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocet Bolaang Mongondow	T-HUK-141
142.	Forced Sterilization Of Women Living With HIV/AIDS In Africa	T-HUK-142
143.	Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah – Tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada – Flores – Nusa Tenggara Timur)	T-HUK-143
144.	Kajian Hukum tentang Jaminan Perorangan terhadap Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia , Tbk Cabang Semarang	T-HUK-144
145.	Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi di Pasar Modal	T-HUK-145
146.	Wewenang Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris yang Menghadapi Perkara Pidana dan Perdata	T-HUK-146
147.	Much to Be Done: Towards an Effective Transitional Justice Model for Dealing with Conflict-Related Crimes of Sexual and Gender-Based Violence	T-HUK-147
148.	Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	T-HUK-148
149.	Pola Penyelesaian Kejahatan Menurut Kultur Duan Lolat di Maluku Tenggara Barat (MTB) sebagai Sarana Non-Penal	T-HUK-149
150.	Dismissal Law In The Education Sector	T-HUK-150
151.	Economic Effects Of Discretionary Powers On Accountability In The Bookkeeping Of Regulated Enterprises	T-HUK-151
152.	Hukum Waris Islam Dipandang dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender	T-HUK-152
153.	Perlindungan Hukum terhadap Peserta Askes dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil antara PT. Askes (Persero) Cabang Utama Semarang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Semarang	T-HUK-153
154.	Problematika Ijin Pengeringan dalam Jual Beli Tanah Pertanian di Kota Semarang	T-HUK-154
155.	Kedudukan Notaris Selama Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	T-HUK-155
156.	The Emergence of Integrated Coastal and Ocean Management in Canada's Oceans Ac! - Challenges of  Integrating Fragmented Resource Sectors in Georges Bank, Nova Scotia and Hecate Strait, British Columbia	T-HUK-156
157.	Telecommunications And Regional Integration: The Case Of Mercosur	T-HUK-157
158.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri	T-HUK-158
159.	Kajian Yuridis terhadap Penyelesaian Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	T-HUK-159
160.	Pajak dan Retribusi Daerah dan Peranannya terhadap Pembangunan Daerah	T-HUK-160
161.	Budaya Hukum dan Kepatuhan Orang Asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Kaitannya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak	T-HUK-161
162.	Rape and the Civil Law: An Alternative Route to Justice	T-HUK-162
163.	Reporting on Financial Derivatives from a Law and Economics Perspective	T-HUK-163
164.	Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Kebumen	T-HUK-164
165.	Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)	T-HUK-165
166.	Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya	T-HUK-166
167.	Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	T-HUK-167
168.	Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang untuk Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Wilayah Propinsi Jawa Tengah	T-HUK-168
169.	Kajian Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan untuk Istri yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga	T-HUK-169
170.	Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)	T-HUK-170
171.	Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	T-HUK-171
172.	Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional	T-HUK-172
173.	Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan Prinsip ”Good Corporate Governance” bagi Bank Umum dalam Praktek Perbankan Syari’ah	T-HUK-173
174.	Verschoningsrecht (Hak Mengundurkan Diri) Notaris sebagai Saksi dalam Perkara Perdata dan Pidana di Kota Purwokerto	T-HUK-174
175.	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. (Study pada DPRD Provinsi Jambi)	T-HUK-175
176.	Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata	T-HUK-176
177.	Pengkajian Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah di Jawa Barat	T-HUK-177
178.	Penetapan Pengadilan dalam Proses Pelaksanaan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Warisan (Studi Kasus Penetapan Nomor 729/pdt.p/2003/pn.Sby oleh Pengadilan Negeri Surabaya)	T-HUK-178
179.	Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana	T-HUK-179
180.	Pengembangan Kawasan Industri dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang	T-HUK-180
181.	Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah	T-HUK-181
182.	Aspek Hukum terhadap Klausul Kuasa Mutlak dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah	T-HUK-182
183.	The Precautionary Principle: Relevance In International Law  And Climate Change	T-HUK-183
184.	Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang	T-HUK-184
185.	Ide Keseimbangan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia	T-HUK-185
186.	Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP Dr. Kariadi semarang	T-HUK-186
187.	Jenis-Jenis Perjanjian sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan	T-HUK-187
188.	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	T-HUK-188
189.	Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)	T-HUK-189
190.	Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura)	T-HUK-190
191.	Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Studi pada  Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)	T-HUK-191
192.	Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas di Jakarta Timur	T-HUK-192
193.	Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)	T-HUK-193
194.	Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 Kuhap terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Wilayah Hukum Semarang	T-HUK-194
195.	Implementasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pelaksanaan Otonomi Desa	T-HUK-195
196.	Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah untuk Anak di bawah Umur ( Studi Pelaksanaan Hibah untuk Anak Dibawah Umur di Kantor PPAT – Notaris Kota Tangerang )	T-HUK-196
197.	Implementasi Traffic Accident Analysis Guna Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas	T-HUK-197
198.	Akta Pendirian Koperasi yang Dibuat Notaris dan Akibat Penolakan Pengesahan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	T-HUK-198
199.	Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat	T-HUK-199
200.	Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana	T-HUK-200
201.	Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	T-HUK-201
202.	The Caribbean Community, the Caribbean Single Market and Economy and the CISG: Three ways of promoting international trade in the Caribbean region	T-HUK-202
203.	Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan Objek Jaminan Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Ciputat - Tangerang	T-HUK-203
204.	Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris	T-HUK-204
205.	Pergeseran Kebijakan dalam Pelayanan Publik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (dalam Perspektif Hukum dan Kebijaksanaan Publik)	T-HUK-205
206.	Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis dalam Sistem Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	T-HUK-206
207.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	T-HUK-207
208.	Prospek Arbitrase Online sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau dari Hukum Bisnis	T-HUK-208
209.	Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo di Kabupaten Semarang)	T-HUK-209
210.	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah sebagai Obyek Jual Beli Akta PPAT (Studi Kasus Putusan No : 54 / Pdt / G / 1999 / PN.Pt di Pengadilan Negeri Pati)	T-HUK-210
211.	Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Tindak Pidana di Bidang Medis	T-HUK-211
212.	Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan MA tentang Sengketa Tanah Meruya Selatan)	T-HUK-212
213.	Penggunaan Kartu Kredit sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan (Studi Kasus Kartu Kredit yang Dikeluarkan PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)	T-HUK-213
214.	Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian	T-HUK-214
215.	Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Motif Batik yang Belum Terdaftar	T-HUK-215
216.	Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi	T-HUK-216
217.	Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dibidang Pelayanan Hukum Pasca Amandemen Uud 1945	T-HUK-217
218.	Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY	T-HUK-218
219.	Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Pembernatasan Tindak Pidana Terorisme	T-HUK-219
220.	Peranan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat dalam Meminimalisasi Kejahatan (Suatu Studi Upaya Non-Penal pada  Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)	T-HUK-220
221.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pendidikan	T-HUK-221
222.	Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat	T-HUK-222
223.	Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik	T-HUK-223
224.	Analisis dan implementasi Informasi Pembayaran Rekening Air Berbasis Mobile (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kab. Tangerang)	T-HUK-224
225.	Akibat hukum Kebijakan Deregulasi Peningkatan Hak Atas Tanah Perumahan terhadap Perjanjian KPR yang Memuat Klausula Pembebanan Hak Tanggungan	T-HUK-225
226.	Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah pada  Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu	T-HUK-226
227.	Perjanjian Terapeutik antara Dokter Umum dan Pasien pada  Klinik Mandiri Sederhana di Kabupaten Bogor	T-HUK-227
228.	Orbital Debris: Technical and Legal Issues and Solutions	T-HUK-228
229.	La Chaas: The Métis Constitutional Right to Hunt in the Canadian Legal Consciousness	T-HUK-229
230.	Pelaksanaan Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Warisan Tanah dan/atau Bangunan di Kota Malang	T-HUK-230
231.	Kedudukan Anak Angkat pada  Masyarakat Adat Lampung Pepadun Siwo Migo Buai Subing Studi di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung	T-HUK-231
232.	Equity of access to Chile's priority health services package: overcoming the inverse care law?	T-HUK-232
233.	Feminist Theories Of Autonomy And Their Implications For Rape Law Reform	T-HUK-233
234.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan	T-HUK-234
235.	Jual Beli Tanah Hak Ulayat dengan Pelepasan Adat sebagai Syarat Pendaftaran Tanah pada  Suku Tobatdji Enj’ros di Kota Jayapura Papua	T-HUK-235
236.	Pendayagunaan Hukum di Sektor Koperasi Berbasis Nilai-Nilai Ekonomi Kerakyatan	T-HUK-236
237.	Pengakuan Tanda Tangan pada Suatu Dokumen Elektronik di dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia	T-HUK-237
238.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging	T-HUK-238
239.	Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)	T-HUK-239
240.	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Karyawan dengan  Manajemen Perusahaan PT. Telkom Tbk Devisi Regional IV Semarang	T-HUK-240
241.	Tanggung Jawab Debitur terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank	T-HUK-241
242.	Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan	T-HUK-242
243.	Eksistensi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat pada  Masyarakat Suku Dayak di Palangkaraya	T-HUK-243
244.	Eksistensi Klausul Pengaman dalam Keputusan Gubernur Bali yang Berkarakter Keputusan Tata Usaha Negara.	T-HUK-244
245.	Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Penguasaan dan Pemilikan Luas Tanah Pertanian	T-HUK-245
246.	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada  Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi pada  Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali)	T-HUK-246
247.	Perlindungan Industri dalam Negeri dari Praktik Dumping	T-HUK-247
248.	Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi	T-HUK-248
249.	Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/ Buruh Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)	T-HUK-249
250.	Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	T-HUK-250
251.	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat	T-HUK-251
252.	Tanggung Jawab Komando terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Command responsibility towards the gross Violation of Human Rights and War Crimes in the frame work of the reform of Indonesian penal law)	T-HUK-252
253.	Pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di PT. BPR sahabat tata adiwerna kabupaten tegal	T-HUK-253
254.	Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan di PT Askes (Persero) Cabang Utama Semarang	T-HUK-254
255.	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut	T-HUK-255
256.	Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tanah dan Rumah KPR Secara di Bawah Tangan	T-HUK-256
257.	Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945	T-HUK-257
258.	Status dan Jual Beli Tanah Bekas Desa Perdikan Kadilangu Kabupaten Demak Setelah Berlakunya UUPA	T-HUK-258
259.	Akibat Hukum Putusan Pailit pada  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	T-HUK-259
260.	Perlindungan Hukum terhadap Lisensi Paten	T-HUK-260
261.	Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia	T-HUK-261
262.	Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Bank sebagai Lembaga Keuangan	T-HUK-262
263.	Hak Konsumen untuk Mendapat Perlindungan Hukum dalam Industri Perumahan di Kota Tangerang	T-HUK-263
264.	Perlindungan Hukum Haki dalam Perjanjian Waralaba	T-HUK-264
265.	Peran Komisi Kejaksaan sebagai Perwujudan Partisipasi Publik dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan	T-HUK-265
266.	Kajian Yuridis Perkawinan Semu sebagai Upaya untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia	T-HUK-266
267.	Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah	T-HUK-267
268.	Perbandingan Hukum Perolehan Hak Atas Tanah untuk Orang Asing di Indonesia Khususnya di Pulau Batam dengan Orang Asing di Negara Malaysia	T-HUK-268
269.	Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan L/C (Letter Of Credit) pada CV. Golden Teak Garden Semarang	T-HUK-269
270.	Konsep Batas Wilayah Laut Antar Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai Upaya Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir	T-HUK-270
271.	Pelaksanaan Lelang Kayu Jati dan Rimba pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah	T-HUK-271
272.	Batalnya Suatu Akta Notaris dalam Kasus Penandatangan Akta Notaris di dalam Rutan (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3641 k/pdt/2001)	T-HUK-272
273.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi terhadap Anak Nakal	T-HUK-273
274.	Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana	T-HUK-274
275.	Akta Perdamaian di Luar Pengadilan dan Pelaksanaannya	T-HUK-275
276.	Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali	T-HUK-276
277.	Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/pk/perd/1982	T-HUK-277
278.	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terorisme Menurut Sistem Peradilan Pidana	T-HUK-278
279.	Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	T-HUK-279
280.	Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan	T-HUK-280
281.	Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia	T-HUK-281
282.	Penerbitan Sertipikat Penggganti dan Perlindungan Hukumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	T-HUK-282
283.	Perlindungan Hukum terhadap Franchisee dalam Perjanjian Franchise di Indonesia	T-HUK-283
284.	Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada PT Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang	T-HUK-284
285.	Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan (Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang P.T. Prudential Life Insurance)	T-HUK-285
286.	Jaminan Fidusia dengan Objek Benda Inventory pada Perjanjian Kredit di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang	T-HUK-286
287.	Perlindungan Hukum Notaris untuk Menjadi Saksi, Tersangka Maupun Tergugat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Yogyakarta	T-HUK-287
288.	Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya Akan Berakhir di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Wonogiri	T-HUK-288
289.	Pelaksanaan Lelang terhadap Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang	T-HUK-289
290.	Fungsi dan Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Riau	T-HUK-290
291.	Kewenangan Lembaga Sensor Film dalam Melaksanakan Seleksi Penayangan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman	T-HUK-291
292.	Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis pada Kondisi Pasien dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang	T-HUK-292
293.	Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mhkamah Agung Nomor 1440.k/pdt/1996)	T-HUK-293
294.	Pelaksanaan Fungsi dan Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Grobogan	T-HUK-294
295.	Implementasi Kewenangan Perawat untuk Melakukan Tindakan Penyuntikan dan Perlindungan Hukumnya di Rumah Sakit Dr. R. Soetijono Blora	T-HUK-295
296.	Kepatuhan Bidan Praktik Mandiri dalam Pelaksanaan Kelengkapan Rekam Medik Pertolongan Persalinan dan Perlindungan Hukum Bidan di Kabupaten Magelang	T-HUK-296
297.	Korelasi antara Peraturan-Peraturan tentang Informed Consent dengan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Terapeutik	T-HUK-297
298.	Pelaksanaan Informed Concent Tindakan Persalinan oleh Bidan Desa di Kabupaten Blora	T-HUK-298
299.	Kajian Yuridis terhadap Kewajiban Rumah Sakit dan Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan	T-HUK-299
300.	Kepatuhan Bidan dan Kebijakan Rumah Sakit tentang ASI Eksklusif Serta Hambatannya dalam Pelaksanaan Asuhan Kebidanan di RSUD Cilacap Berdasarkan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 dan Kepmenkes No 450 Tahun 2004	T-HUK-300
	BERSAMBUNG (Lihat update selanjutnya)