Judul Skripsi Hukum [S-HUK]:

No.
Judul
Kode
   1.    
Aspek Hukum terhadap Pembatasan Hak Atas Informasi dalam Yurisdiksi Cyberspace
S-HUK-1
   2.    
Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan: Perspektif Hukum dan Ekologi
S-HUK-2
   3.    
Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia
S-HUK-3
   4.    
Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Proyek Peningkatan Jalan
S-HUK-4
   5.    
China dan Jepang dalam Sengketa Teritorial Kepulauan Senkaku
S-HUK-5
   6.    
Aspek Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu Berdasarkan Keputusan Bupati
S-HUK-6
   7.    
Tradisi Tiwah Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju
S-HUK-7
   8.    
Jual-Beli Spare Part Komputer dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi’iyah
S-HUK-8
   9.    
Analisis Hukum Islam terhadap Kewarisan Asuransi Jiwa
S-HUK-9
 10.  
Pandangan Hakim Mediator terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama
S-HUK-10
 11.  
Konsistensi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
S-HUK-11
 12.  
Konsep Nasakh dalam Ijtihad menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im
S-HUK-12
 13.  
Ihdad bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)
S-HUK-13
 14.  
Analisis Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Administrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008 di Surakarta oleh KPUD Surakarta
S-HUK-14
 15.  
Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Minimal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Persidangan Perkara Korupsi
S-HUK-15
 16.  
Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
S-HUK-16
 17.  
Implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo
S-HUK-17
 18.  
Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Perkara Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menurut Hukum Acara Pidana Jepang
S-HUK-18
 19.  
Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong
S-HUK-19
 20.  
Perlindungan Hak Cipta Karya ”Musik Independen” (Studi tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia)
S-HUK-20
 21.  
Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil terhadap Status Hukum Sekretaris Desa di Kabupaten Sragen
S-HUK-21
 22.  
Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)
S-HUK-22
 23.  
Analisis Konstruksi Hukum Penuntut Umum dalam Menyusun Dakwaan terhadap Tindak Pidana yang Mengandung Perbarengan dan Implikasi Yuridisnya
S-HUK-23
 24.  
Tinjauan tentang Pelaksanaan Perlawanan untuk Menunda Eksekusi dalam Sengketa Perdata
S-HUK-24
 25.  
Penegakan Hukum Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai
S-HUK-25
 26.  
Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
S-HUK-26
 27.  
Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Op Tegenspraak Berupa Penuntutan Tidak Dapat Diterima Karena Terdakwa Tidak Dapat Dihadirkan Kembali di Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum
S-HUK-27
 28.  
Tinjuan Yuridis Klausula Asuransi dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
S-HUK-28
 29.  
Penerapan Sanksi Pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Berlanjut di Pengadilan Negeri Karanganyar
S-HUK-29
 30.  
Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen
S-HUK-30
 31.  
Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengajuan Judicial Review Uu No. 30 Tahun 2002 tentang Kpk Terkait dengan Status Pimpinan  KPK (Putusan No. 133/PUU-VII/2009) Ditinjau dari Asas Negara Hukum
S-HUK-31
 32.  
Analisis Fatwa MUI Nomor: 4/Munas Vii/Mui/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
S-HUK-32
 33.  
Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan
S-HUK-33
 34.  
Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)
S-HUK-34
 35.  
Aspek Hukum terhadap Pembatasan Hak Atas Informasi Dikaitkan dengan Kewenangan Negara dalam Yurisdiksi Cyberspace
S-HUK-35
 36.  
Tinjauan Perundangudangan terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006
S-HUK-36
 37.  
Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)  pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong
S-HUK-37
 38.  
Perlindungan Hak Cipta Karya ”Musik Independen” (Studi tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh Pt Musikita Solo-Indonesia)
S-HUK-38
 39.  
Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh “Premanisme” (Studi Kasus di Poltabes Surakarta)
S-HUK-39
 40.  
Eksistensi Bukti Permulaan yang Cukup sebagai Syarat Tindakan Penyelidikan Suatu Perkara Pidana (Telaah Teoritik Penetapan Susno Duadji sebagai Tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia dalam Perkara Suap)
S-HUK-40
 41.  
Studi Analisis Pendapat Al-Syafi'i tentang Perkawinan Antar Agama
S-HUK-41
 42.  
Konsep Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Analisis Konsep Otonomi Berdasarkan Perkembangan Konstitusi di Indonesia)
S-HUK-42
 43.  
Efektivitas Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi di PT Jamsostek dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang)
S-HUK-43
 44.  
Efektivitas Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi pada Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri)
S-HUK-44
 45.  
Faktor-Faktor Penyebab Peredaran dan Pemakaian Ganja di Kalangan Remaja (Studi di Polres Batu dan LP Lowokwaru Malang)
S-HUK-45
 46.  
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi
Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009
S-HUK-46
 47.  
Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU Pertamina "Pasti Pas"
S-HUK-47
 48.  
Dampak Sosial Keagamaan terhadap Kasus Kriminalitas di Kabupaten Pinrang (Studi terhadap Para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lasinrang Pinrang)
S-HUK-48
 49.  
Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Isteri (Studi Kasus tentang Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran Tahun 2005)
S-HUK-49
 50.  
Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Minimal oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Persidangan Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 119 / pid. B / 2005 / PN. SKA )
S-HUK-50
 51.  
Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor  menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
S-HUK-51
 52.  
Sumber Pemasukan dan Pembelanjaan Keuangan Negara menurut Imam Al Mawardi
S-HUK-52
 53.  
Konsep Bay'ah menurut Hizbut Tahrir Indonesia
S-HUK-53
 54.  
Gerakan Politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat (DPW PKS Jabar) Relevansinya dengan Siyasati Dusturiyah
S-HUK-54
 55.  
Konsep Negara menurut Ali Abd Al-Raziq
S-HUK-55
 56.  
Pengaruh Perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaraan Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut terhadap Penanggulangan Masalah Narkotika Ilegal di Amerika Serikat
S-HUK-56
 57.  
Keterbukaan Informasi Perusahaan: Suatu Tinjauan Yuridis
S-HUK-57
 58.  
Konsekuensi Yuridis Informed Consent terhadap Pasien Bedah Jenazah (Autopsi) (Studi di Instalansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar, Malang)
S-HUK-58
 59.  
Kontrak Perdagangan Melalui Internet(Electronic Commerce) Ditinjau dari Hukum Perjanjian
S-HUK-59
 60.  
Pembinaan Kesadaran Pluralisme Agama di Kalangan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar
S-HUK-60
 61.  
Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2005)
S-HUK-61
 62.  
Optimalisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan bagi Narapidana sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Recidive (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)
S-HUK-62
 63.  
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu (Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
S-HUK-63
 64.  
Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi (Studi di Perum Perhutani di Kabupaten Trenggalek)
S-HUK-64
 65.  
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor di Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen
S-HUK-65
 66.  
Penggunaan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Kejahatan Dunia Maya
S-HUK-66
 67.  
Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
S-HUK-67
 68.  
Analisis Komparasi Sistem Hukum Pajak Indonesia dengan Sistem Hukum Pajak Hizbut Tahrir
S-HUK-68
 69.  
Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja
S-HUK-69
 70.  
Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminslis di Kota Makassar
S-HUK-70
 71.  
Kode Sumber (Source Code) Website sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.Net)
S-HUK-71
 72.  
Ketidakefektivan Implementasi Protokol Kyoto di Indonesia (Tinjauan dari Sektor Kehutanan)
S-HUK-72
 73.  
Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu
S-HUK-73
 74.  
Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Negara
S-HUK-74
 75.  
Status Hukum Ahli Waris yang Berpindah Agama menurut Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali
S-HUK-75
 76.  
Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam Menangani Anak Terlantar Setelah Berlakunya UU RI No. 23 tahun 2002
S-HUK-76
 77.  
Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No: 438/Pdt.G/2003/Pasal dan No: 138/Pdt.G/2006/Pasal)
S-HUK-77
 78.  
Pembagian Harta Bersama Suami Isteri menurut Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2000 dan 2004)
S-HUK-78
 79.  
Upaya Damai sebagai Azaz Imperatif Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga
S-HUK-79
 80.  
Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 dan Hukum Islam
S-HUK-80
 81.  
Kontrak Perdagangan Melalui Internet(Electronic Commerce) Ditinjau dari Hukum Perjanjian
S-HUK-81
 82.  
Perkara Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama No 428/Pdt.G/2007/Pa.Sal dan Putusan Pengadilan Agama No. 0166/pdt.g/2008/pa.sal)
S-HUK-82
 83.  
Poligami Dengan Mahram Ghairu Mu’abbad Studi Kasus di Dukuh Banjaran Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga
S-HUK-83
 84.  
Perkara Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhol (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2000-2005)
S-HUK-84
 85.  
Pernikahan di Bawah Umur di Kalangan Orang Sumatra (Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006)
S-HUK-85
 86.  
Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga)
S-HUK-86
 87.  
Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Istri yang Telah Dicerai (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 394/pdt.g/2005/pa.sal)
S-HUK-87
 88.  
Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perceraian Bagi Isteri (Studi Kasus tentang Cerai Gugat di Kecamatan Tengaran Tahun 2005)
S-HUK-88
 89.  
Relevansi Batas Minimum Usia Menikah menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam
S-HUK-89
 90.  
Posisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dalam Hierarki Tata Hukum Indonesia
S-HUK-90
 91.  
Pandangan Hakim Mediator terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang
S-HUK-91
 92.  
Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq menurut Hukum Islam
S-HUK-92
 93.  
Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
S-HUK-93
 94.  
Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Tahap Prakontraktual pada Kontrak Bisnis Internasional
S-HUK-94
 95.  
Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Negara
S-HUK-95
 96.  
Kode Sumber (Source Code) Website sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.Net)
S-HUK-96
 97.  
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 5 Purwokerto
S-HUK-97
 98.  
Pembinaan Keterampilan sebagai Salah Satu Program Pembinaan Narapidana dalam Mencapai Tujuan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar
S-HUK-98
 99.  
Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Mengikat Surat Penetapan Pengangkatan Anak no. : 12/pdt.p/2010/pn.kdl. (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)
S-HUK-99
100.             
Tinjauan Yuridis terhadap Delik Kelalaian yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.1064/pid.b/2010/pn.mks)
S-HUK-100
101.             
Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no.37/pid.b/2003/pn.jak.sel)
S-HUK-101
102.             
Penanggulangan Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)
S-HUK-102
103.             
Kerjasama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
S-HUK-103
104.             
Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Perkara Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menurut Hukum Acara Pidana Jepang (Japan Criminal Procedure Code)
S-HUK-104
105.             
Analisis Tanggung Jawab Pengusaha Hotel terhadap Barang Milik Penyewa Arcade ( Studi di Hotel Sahid Kusuma Surakarta)
S-HUK-105
106.             
Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden Dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
S-HUK-106
107.             
Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding sebagai Suatu Akta yang Dapat Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
S-HUK-107
108.             
Kajian Yuridis Status Hukum Tenaga Guru Honorer Pemerintah Kota Surakarta pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
S-HUK-108




BERSAMBUNG (Lihat update selanjutnya)